PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
Undang-Undang
|
|
CUKAI |
|
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA |
KEPABEANAN |
Peraturan Pemerintah
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN |
|
PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN |
|
PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |
|
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK |
|
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT |
|
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.010/2021
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/KM.010/2021
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHTLENE TEREPHTALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.05/2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198/PMK.010/2020
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.04/2020
DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT) |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.04/2020
PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL |
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2218/KM.4/2019
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM |
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KM.4/2021
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR |
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/KM.4/2020
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DAN EKSPOR |
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 744/KM.4/2020
PENETAPAN BARANG EKSPOR SUMBER DAYA ALAM DENGAN KEWAJIBAN MEMASUKKAN DEVISA HASIL EKSPOR KE DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA |
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 799/KM.4/2019
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR DAN DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN. |
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 914/KM.4/2020
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN IMPOR ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTA SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA |
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: PER-01/BC/2021
PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-05/BC/2020
TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-07/BC/2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-21/BC/2018 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-08/BC/2020
TATA LAKSANA EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-09/BC/2020
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-10/BC/2020
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-15/BC/2020
PELEKATAN PITA CUKAI |
Standar Operasional Prosedur
|
SOP PEMINJAMAN ARSIP FASILITATIF INAKTIF
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 002/SOP-BC/KPP.MP.A/2014 TENTANG PEMINJAMAN ARSIP FASILITATIF INAKTIF |
|
SOP PEMINJAMAN ARSIP SUBSTANTIF INAKTIF
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 005/SOP-BC/KPP.MP.A/2014 TENTANG PEMINJAMAN ARSIP SUBSTANTIF INAKTIF |
|
SOP PENGEMBALIAN ARSIP FASILITATIF INAKTIF
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 003/SOP-BC/KPP MP A/2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBAIAN ARSIP FSILITATIF INAKTIF |
|
SOP PENGEMBALIAN ARSIP SUBSTANTIF INAKTIF
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 006/SOP-BC/KPP MP A/2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBALIAN ARSIP SUBSTANTIF INAKTIF |