MATA UANG
Undang-Undang
|
|
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI |
|
PANAS BUMI |
KEPABEANAN |
Peraturan Pemerintah
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT |
|
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI |
|
IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI |
|
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
|
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT |
|
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PMK.010/2022
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2021
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8 |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239/PMK.03/2020
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN, 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM ANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/PMK.010/2020
PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.07/2020
PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.04/2020
PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL |
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/KM.10/2022
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 APRIL 2022 SAMPAI DENGAN 12 APRIL 2022 |
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/KM.4/2022
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR |
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KM.4/2022
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR |
|
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO 9/KM.4/2022
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR |
|
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO 16/KM.10/2022
NILAI KURS DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 MARET 2022 SAMPAI DENGAN 5 APRIL 2022 |
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2021/KM.4/2019
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR |
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: PER-2/BC/2022
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2021
TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-15/BC/2020
PELEKATAN PITA CUKAI |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-10/BC/2020
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-09/BC/2020
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-08/BC/2020
TATA LAKSANA EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-07/BC/2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-21/BC/2018 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER-05/BC/2020
TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: PER-01/BC/2021
PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS |
Standar Operasional Prosedur
|
SOP PENENTUAN HASIL PENINDAKAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 018/SOP-BC/KPP MP A/2015 TENTANG PENENTUAN HASIL PENINDAKAN |
|
SOP PENANGANAN PERKARA DENGAN PENYIDIKAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 021/SOP-BC/KPP MP A/2015 TENTANG PENANGANAN PERKARA DENGAN PENYIDIKAN |
|
SOP PENANGANAN PERKARA DENGAN PENELITIAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 020/SOP-BC/KPP.MP.A/2015 TENTANG PENANGANAN PERKARA DENGN PENELITIAN/PENYELIDIKAN |
|
SOP PENYUSUNAN LEMBAR KERJA ANALISIS INTELIJEN (LKAI)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR 023/SOP-BC/KPP.MP.A/2013 TENTANG PENYUSUNAN LEMBAR KERJA ANALISIS INTELIJEN |